Review Jurnal Wajib Daftar Perusahaan ( Revisi )

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Oleh: Sukirman Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstrak

Pemerintah untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, maka ada upaya untuk memurnikan lagi penyimpangan terhadap maksud dan tujuan dalam membentuk lembaga. Oleh karena itu lembaga yang lama keberadaannya tetap mengaku sebagai badan hukum, dengan syarat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan juga memiliki izin kegiatan pelaksanaan terkait / relevan institusi. Dengan begitu juga institusi sebagai perusahaan yang merupakan badan hukum dan domisili wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka wajib didaftarkan di daftar perusahaan. Selain itu instansi juga sebagai pembayar pajak dan dapat melakukan unit usaha komersial, maka lembaga wajib membayar sewa pendapatan. Kewajiban ini akan hilang jika lembaga memperoleh pendapatan dari kontribusi, donasi, dan kepemilikan komunal.

Pendahuluan

Undang-undang yayasan sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, dalam perkembanganya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu pada tanggal 6 Agustus 2004 diadakan perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004. Yayasan merupakan salah satu bentuk perusahaan. Yayasan sebagai badan hokum mempunyai dua sisi mata uang, yakni sisi lembaga sosial dan lembaga usaha. Yayasan sebagai lembaga sosial (Nirlaba) bukan berarti harus merugi, namun surplus yang didapat itu dapat digunakan untuk fungsi sosial. Eksistensi sebuah organisasi dalam bentuk yayasan memang mendapatkan keuntungan tersendiri karena mendapatkan perlakuan dan hak-hak tertentu dari pemerintah.

Menurut Salusu, organisasi non profit memiliki kebanggaan tersendiri karena diberi hak istimewa, yaitu pembebanan pajak dan berhak meminta sumbangan, donasi, hadiah dan yang serupa. Tidak jarang mereka juga mendapatkan keringanan dalam tarif pos dan listrik. Di samping itu, organisasi non profit tidak dituntut oleh undang-undang untuk memberikan pesangon sesuai aturan kepada karyawan yang di PHK. Dibagian lain dikatakan juga bahwa sesuai undang-undang perpajakan, yayasan yang membawahi berbagai organisasi kemasyarakatan dibebaskan dari pajak jika pendapatanya dipakai untuk maksud filantropis yang memenuhi syarat,yaitu aktifitasnya terbatas pada keagamaan,pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,serta untuk aktifitas yang tidak mencari keuntungan dan tidak berorientasi pada keuntungan. Sungguhpun dana dari suatu yayasan diinvestasikan dalam dunia perbankan misalnya,selama hasil dari investasi itu tetap dipergunakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria tersebut, yayasan tetap dibebaskan dari pajak. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan tahun 1984, undang-undang No. 7 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) huruf b, dengan perubahan yang terakhir dengan undang-undang nomor 17 Tahun 2000,yayasan merupakan subyek pajak karena merupakan badan yang berkedudukan di Indonesia. Dalam undang-undang pajak penghasilan tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan yayasan sebagai subyek pajak (pembebasan subyek), karena tidak terdapat dalam ketentuan dalam pasal 3 undang-undang pajak penghasilan yang mengatur hal tersebut.

Akan tetapi dalam pasl 4 ayat (3) huruf i dan j terdapat ketentuan mengenai pembebasan obyek, yakni penghasilan yayasan yang tidak terkena pajak yaitu:

1. Penghasilan yang diperoleh yayasan dari usaha yang semata-mata ditunjukan untuk kepentingan umum.

2. Penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum.

Sejak berlakunya undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahan-perubahan selanjutnya, yayasan dinyatakan sebagai subyek pajak artinya yayasan memiliki kewajiban–kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai wajib daftar perusahaan bagi yayasan,serta pengenaan pajak penghasilan bagi yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pembahasan

1. Yayasan setelah didirikan terkena wajib daftar perusahaan.

Daftar perusahaan menurut UU No. 3 tahun 1982 adalah daftar resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaanya,dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkah oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Batasan tersebut menerangkan bahwa esensi atau kandungan dari daftar perusahaan adalah merupakan catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Tujuan pendaftaran perusahaan berdasarkan pasal 2 UU No. 3 tahun 1982 dijelaskan bahwa pendaftaran perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.Oleh karena itu maka setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah republic Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

2. Yayasan sebagai badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dikenakan pajak penghasilan.

Sejak diberlakukan UU No. 9 tahun 1994tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahan-perubahan selanjutnya,yayasan dinyatakan sebagai subyek pajak.Artinya, yayasan memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya. Sanksi juga tersedia untuk masing-masing kewajiban tersebut dalam beberapa hal yang penting antara lain:

a. Memotong pajak orang/badan lain yang menerima penghasilan dari yayasan

b. Melaporkan pemotongan tersebut

c. Membayar hasil pemotongan ke kas Negara

d. Menyampaikan surat pemberitahuan masadan tahunan

e. Memelihara pembukuan dan bukti-bukti pendukung8pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun2007 merumuskan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah:

a. (1) Orang pribadi

(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan

c. Bentuk usaha tetap

Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Yayasan yang merupakan badan usaha dan mempunyai bentuk badan hukum serta berkedudukan dalam wilayah Negara republik Indonesia wajib didaftarkan dalamdaftar perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf(b) Jis. Pasal 2, pasal 5, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU No. 3 Tahun 1982.

b. Yayasan sebagai badan hukum yang bertujuan sosial,kegamaan dan kemanusiaan adalah sebagai subjek pajak dan sekaligus wajib pajak. Sebagai wajib pajak ada pengecualiannya yaitu yayasan yang menerima sumbangan, hibah, dan wakaf tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan. Sedangkan yayasan yang mempunyai unit usaha komersial wajib membayar pajak penghasilan.Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Jis, pasal 4 ayat (1), (2), dan(3), pasal 21 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

2. Saran

Perlu adanya pengawasan dari pemerintah khususnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak penghasilan secara periodik.

Daftar Pustaka
Buku Literatur
– Ais, Chatamarrasjid. 2006. Badan Hukum Yaya-san  (Suatu Analisis  Mengenai Yayasan
   Sebagai  Badan  Hukum Sosial). Bandung: Citra Aditya Bakti;
– Anonim, 2005. PPH (Pajak Penghasilan). Jakarta: Sinar Grafika;
– Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Andi;
– Munansir. 2007. Pokok-Pokok Perpajakan. Yogyakarta: Liberty;
– Nainggolan, Pahala. 2006. Akuntansi Keuangan  yayasan. Jakarta: Rajawali Press;
– Nasirin, Syahrin. 2005. Hukum Bisinis (Business Law). Yogyakarta: Mida Pustaka;
– Pramono, Nindyo. 1997. Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset;
– Rido, Ali. 1994. Badan  Hukum: Kedudukan Badan Hukum Perseroan perkumpulan, Koperasi. Alumni Bandung: Yayasan Wakaf;
– Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo;
– Soemitro, Rochmat. 1992. Hukum perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Bandung : Eresco;
– Tumbuan, Fred BG. 2001. Yayasan dahuli dan Sekarang; Seminar Nasional. Jakarta: Fakultas Hukum UNIKA ATMAJAYA.
   Peraturan Perundang-Undangan
– Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000,Perubahan Ketiga Atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Sumber: http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9J2009%20SUKIRMAN.pdf

Nama Anggota :

1.    Teguh Eko setiadi (26210853)
2.    Riyan Dwi Yusfidianto (26210079)
3.    Muhammad Arifiandi (24210642)
4.    Boby Ariyanto (21210429)
5.    Ivan Priyandirga Lipio (23210683)

Kelas : 2EB06

About muharifiandi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: